Majalengka, 12 Agustus 2026 — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menilai pengembangan ternak unggas lokal perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda strategis ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberadaan plasma nutfah seperti Ayam Sentul harus diikuti tata kelola pembibitan, riset, budidaya, pembiayaan, hingga kepastian pasar agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan peternak rakyat.
Penegasan itu disampaikan Ateng seusai mengunjungi Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas (BPPTU) Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Selasa (11/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, Ateng bersama mantan Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018 yang juga Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Jawa Barat II, Ahmad Heryawan, melihat langsung pengembangan dan pembibitan unggas lokal di balai tersebut.
Menurut Ateng, BPPTU Jatiwangi menunjukkan bahwa pelestarian plasma nutfah tidak harus dipertentangkan dengan pengembangan ekonomi rakyat. Kekayaan genetik unggas lokal justru harus dikelola melalui sistem yang utuh, mulai dari pemurnian galur, riset dan inovasi, produksi bibit bermutu, biosekuriti, pendampingan budidaya, akses pembiayaan, hingga kepastian pasar.
“BPPTU Jatiwangi adalah contoh bahwa konservasi dan industrialisasi rakyat tidak perlu dipertentangkan. Plasma nutfah harus dijaga kemurniannya, tetapi pada saat yang sama produktivitasnya harus ditingkatkan dan manfaat ekonominya harus dirasakan peternak. Negara wajib hadir dari hulu sampai hilir, bukan berhenti pada pembagian bibit,” ujar Ateng.
Salah satu plasma nutfah unggas yang mendapat perhatian dalam pengembangan di Jawa Barat adalah Ayam Sentul. Unggas lokal yang berasal dari Kabupaten Ciamis tersebut tidak hanya memiliki nilai historis dan budaya bagi masyarakat Sunda, tetapi juga memiliki potensi ekonomi sebagai ayam tipe dwiguna yang dapat dikembangkan untuk produksi daging dan telur.
Ateng menilai karakteristik Ayam Sentul menjadikannya salah satu aset genetik yang penting bagi pengembangan peternakan unggas lokal. Dibandingkan ayam kampung biasa, Ayam Sentul memiliki pertumbuhan relatif lebih cepat, adaptasi yang baik terhadap kondisi tropis, serta kualitas daging yang dikenal padat dan gurih. Dengan perbaikan manajemen dan genetika, produktivitas telurnya juga dapat ditingkatkan hingga lebih dari 100 bahkan mencapai 200 butir per tahun.
Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan upaya menjaga kemurnian genetik. Ateng mencatat, sebelum upaya pengembangan secara lebih sistematis dilakukan, populasi Ayam Sentul murni menghadapi ancaman erosi genetik akibat persilangan yang tidak terkendali dengan berbagai jenis ayam lain.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah penyelamatan melalui riset dan pengembangan yang salah satunya dilakukan BPPTU Jatiwangi. Upaya tersebut kemudian mendapat dukungan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada masa kepemimpinan Ahmad Heryawan sebagai gubernur periode 2008-2018.
Di BPPTU Jatiwangi, pengembangan Ayam Sentul dilakukan melalui seleksi berkelanjutan, pembentukan hierarki bibit mulai dari galur murni hingga final stock, pengelolaan penetasan, serta kerja sama riset dengan perguruan tinggi. Model tersebut sekaligus menjaga karakter berbagai varian Ayam Sentul, antara lain Sentul Kelabu, Debu, Geni, Batu, dan Emas, sembari meningkatkan performa produksinya.
Ateng menilai keberadaan balai pembibitan pemerintah memiliki posisi strategis untuk mencegah ketergantungan peternak rakyat terhadap bibit unggas komersial yang pasokannya dikuasai oleh segelintir perusahaan.
“Kedaulatan pangan dimulai dari kedaulatan benih dan bibit. Untuk sektor unggas, pemerintah harus memiliki indukan, data genetik, fasilitas penetasan, serta sistem distribusi yang bisa diakses peternak kecil secara adil,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada masa Ahmad Heryawan yang memperkuat perlindungan dan pengembangan komoditas ternak unggulan daerah, termasuk Ayam Sentul, Sapi Pasundan, dan Itik Rambon.
Menurut Ateng, pengembangan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BPPTU Jatiwangi, perguruan tinggi seperti Universitas Padjadjaran, pelaku usaha, dan masyarakat peternak melalui pendekatan quadruple helix. Riset juga perlu diarahkan agar tidak berhenti sebagai publikasi akademik, tetapi menghasilkan inovasi yang dapat dibudidayakan, dipasarkan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Ekosistem inovasi Jawa Barat pada periode tersebut bahkan memperoleh pengakuan nasional melalui Anugerah Budhipura pada 2015, 2016, dan 2017. Ayam Sentul menjadi salah satu inovasi daerah yang ditampilkan bersama berbagai komoditas unggulan lainnya.
Ateng juga menilai komitmen terhadap unggas lokal tidak berhenti ketika Ahmad Heryawan tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Praktik pengembangan ayam lokal skala pekarangan yang dilakukan Aher menunjukkan bahwa usaha unggas lokal dapat dikembangkan oleh keluarga dan peternak kecil, tanpa harus selalu bergantung pada skala korporasi besar.
Berdasarkan kunjungan tersebut, Ateng mengusulkan lima agenda pembenahan tata kelola pengembangan unggas lokal.
Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu membangun basis data nasional plasma nutfah unggas, pencatatan silsilah, serta standar sertifikasi bibit untuk menjamin mutu sekaligus mencegah pemalsuan DOC.
Kedua, kapasitas balai pembibitan harus diperkuat melalui modernisasi hatchery, laboratorium genetika, fasilitas pakan, sistem biosekuriti, serta peningkatan kapasitas tenaga pemulia. Menurutnya, penguatan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah bibit yang dihasilkan, tetapi juga kualitas genetik, kesehatan, keterlacakan, dan keberlanjutan indukan.
Ketiga, distribusi bantuan DOC harus berbasis kesiapan penerima. Kelompok peternak perlu diverifikasi dari aspek kandang, ketersediaan pakan awal, keterampilan, dan akses layanan kesehatan hewan, kemudian mendapatkan pendampingan hingga panen.
Keempat, kebijakan hulu harus terhubung dengan ekosistem hilir. Pengembangan unggas lokal perlu didukung rumah potong unggas, rantai dingin, pengolahan daging dan telur, standardisasi produk, perizinan, pembiayaan murah, koperasi, hingga kontrak pasar.
Kelima, pemerintah perlu memperluas kemitraan riset terapan antara balai, perguruan tinggi, industri pakan, UMKM kuliner, koperasi, dan peternak agar inovasi yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Jangan sampai peternak diberi anak ayam, tetapi dibiarkan menghadapi sendiri harga pakan, penyakit, tengkulak, dan pasar. Ukuran keberhasilan bukan berapa ribu DOC dibagikan, melainkan berapa peternak yang bertahan, naik kelas, memperoleh margin yang layak, dan mampu melakukan pembibitan kembali,” jelas Ateng.
Ia mendorong pengalaman BPPTU Jatiwangi dijadikan model yang dapat direplikasi untuk pengembangan unggas lokal di berbagai daerah, dengan tetap mempertahankan keragaman genetik Nusantara. Setiap daerah, kata dia, perlu mengembangkan komoditas unggulannya berdasarkan karakter genetik, kondisi agroklimat, budaya pangan, dan peluang pasar masing-masing.
Lebih jauh, Ateng meminta pengembangan unggas lokal ditempatkan dalam kebijakan besar penguatan protein hewani, pengendalian stunting, penciptaan lapangan kerja perdesaan, serta pengembangan ekonomi lokal. Skema pengadaan pangan pemerintah, termasuk kebutuhan dapur pelayanan publik, juga dapat menjadi pasar bagi produk unggas lokal selama memenuhi standar mutu, kesehatan, kontinuitas pasokan, dan harga yang wajar.
Ateng menilai penguatan unggas lokal juga menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi berbasis potensi daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional.
“Kunjungan ini memperlihatkan bahwa Jawa Barat memiliki modal genetik, kelembagaan, pengetahuan, dan pengalaman kebijakan yang sangat berharga. Tugas kita sekarang adalah memastikan BPPTU Jatiwangi terus diperkuat, Ayam Sentul tetap lestari, dan warisan pengembangan ‘Ayam Aher’ tumbuh menjadi gerakan kemandirian unggas rakyat yang berdampak nasional,” pungkas Ateng.
