Jakarta, 13 Agustus 2026 – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengingatkan pemerintah agar percepatan perdagangan karbon di Indonesia tidak berubah menjadi ruang baru bagi greenwashing korporasi maupun green grabbing atau perampasan ruang hidup atas nama konservasi. Pasar karbon hanya layak disebut sebagai instrumen kebijakan iklim apabila mampu menghasilkan penurunan emisi yang nyata sekaligus memastikan hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjaga hutan tetap terlindungi. “Karbon bukan komoditas yang