Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jabar IX, H. Ateng Sutisna, MBA menyatakan komitmennya untuk terus mendorong program-program kerakyatan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan guru Taman Kanak-Kanak (TK), penyambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, serta penguatan UMKM melalui pendampingan dan fasilitasi perizinan. Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, muncul keluhan dari salah seorang guru TK di Sumedang mengenai rendahnya insentif bulanan yang mereka terima. Meskipun ada tambahan dari pemerintah daerah, sebagian guru TK masih menerima insentif hanya sebesar Rp150.000 per bulan.
Menanggapi hal itu, Ateng menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan pentingnya memperjuangkan standar kesejahteraan yang layak bagi guru TK. Ia menekankan bahwa akses dan kualitas pendidikan harus dibarengi dengan perhatian terhadap tenaga pendidik.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa guru TK memegang peran strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa. Standar kesejahteraan yang layak, minimal setara UMR, harus diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Selain persoalan pendidikan, Ateng juga menyoroti masalah kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses listrik. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk segera melakukan pendataan terhadap warga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri agar dapat difasilitasi pemasangan secara gratis.
“Kalau masih ada warga yang numpang listrik ke tetangga, tolong datanya disampaikan. Kami siap bantu agar bisa disambungkan dan digratiskan,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat IX itu menjelaskan inisiatifnya dalam memperkuat sektor UMKM melalui pelatihan dan perizinan gratis. Ia menyampaikan bahwa saat ini tengah diupayakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memberikan pendampingan menyeluruh kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Tak hanya itu, Ateng juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pusat. Ia menekankan perlunya kolaborasi dalam memaksimalkan program CSR dan hilirisasi berbasis skema PKPM guna mendorong masuknya investasi ke Sumedang.
Ia membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan Bupati Sumedang dan jajaran pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pusat dan daerah, agar dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ateng berharap hasil audiensi ini dapat ditindaklanjuti secara konkret dan berkelanjutan. Ia mengajak semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan politik maupun birokrasi.
