Subang, 17 Juni 2025 – Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Kabupaten Subang. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat pelayanan publik yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Ateng menegaskan pentingnya menghadirkan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Ia menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus mendapatkan perlindungan dari tekanan kebijakan yang tidak adil maupun intervensi politik.
“ASN harus bisa bekerja secara profesional tanpa tekanan politik. Jika kita ingin birokrasi maju dan berkualitas, maka aparatur harus merasa aman, terlindungi, dan fokus pada pelayanan,” ujar Ateng.
Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang luas, mendengar aspirasi publik, serta memastikan kebijakan yang diambil berpijak pada prinsip keadilan sosial.
“Kalau kita ingin birokrasi kita maju, kuncinya ada di partisipasi masyarakat. Pemerintah harus mendengar, membuka ruang dialog, dan mengutamakan keadilan sosial,” tegasnya.
Ateng menyatakan komitmennya untuk terus mendorong reformasi birokrasi agar berjalan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Ia berharap penguatan pelayanan publik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di wilayah dapilnya: Subang, Sumedang, dan Majalengka.
“Reformasi birokrasi harus berdampak nyata bagi masyarakat. Kita ingin pelayanan publik semakin baik dan daerah kita semakin maju,” pungkasnya.
